Internet Terputus

Internet Terputus Di Kamerun Usai Pemilu: Jutaan Pengguna

Internet Terputus Gelombang Protes Dan Kecemasan Menyapu Kamerun Setelah Jaringan Internet Di Seluruh Negeri Mendadak Terputus. Jutaan warga dari berbagai kota besar seperti Yaoundé, Douala, hingga Bamenda terbangun dalam keheningan digital yang menyesakkan. Situs berita tidak dapat di akses, pesan WhatsApp tak terkirim, dan seluruh aktivitas daring berhenti total. Pemerintah tidak memberikan pernyataan resmi, sementara rumor, ketakutan, dan kebingungan menjalar cepat — ironisnya, lewat jaringan komunikasi luring.

Organisasi pemantau digital NetBlocks melaporkan bahwa sejak pukul 22.00 waktu setempat, konektivitas nasional turun drastis hingga di bawah 15 persen dari tingkat normal. Laporan tersebut menunjukkan pola yang sama seperti pada 2017 dan 2020, ketika Kamerun juga memutus jaringan di wilayah barat yang mayoritas berbahasa Inggris setelah munculnya demonstrasi politik.

“Ini bukan hanya pemutusan teknis — ini pemutusan demokrasi,” ujar Jean-Paul Atem, analis politik asal Douala. “Ketika pemerintah menekan tombol dan membungkam seluruh bangsa secara digital, itu bukan lagi soal keamanan, melainkan soal kekuasaan.”

Internet Terputus ini tak hanya mematikan komunikasi, tapi juga harapan rakyat yang baru saja menunaikan hak pilih. Banyak warga mengaku frustrasi karena tidak dapat mengetahui perkembangan hasil pemilu. Kantor berita lokal yang biasanya menyiarkan update suara pun terpaksa berhenti beroperasi. Dalam kondisi seperti ini, rumor menjadi satu-satunya sumber informasi — sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada kebebasan digital itu sendiri.

Ekonomi Lumpuh, Masyarakat Terjerat

Menurut laporan African Digital Rights Observatory, Kamerun mengalami kerugian ekonomi mencapai 5 juta dolar AS per hari akibat pemutusan koneksi. Dalam waktu seminggu saja, total kerugian di perkirakan melampaui 30 juta dolar AS, setara dengan anggaran kesehatan nasional selama dua bulan. Dampaknya tidak hanya ekonomi formal, tapi juga ekonomi mikro yang bergantung pada jaringan internet untuk promosi dan penjualan.

Selain itu, ribuan keluarga yang memiliki kerabat di luar negeri kehilangan kontak. Diaspora Kamerun yang besar — tersebar di Prancis, Kanada, dan Inggris — biasanya berkomunikasi secara rutin dengan keluarga melalui panggilan video. Kini, mereka terputus sepenuhnya. “Saya tidak bisa mengirim uang untuk ibu saya di Bamenda karena semua aplikasi perbankan berhenti berfungsi,” ujar Eric Ndonko, pekerja migran di Toronto. “Kami seperti kembali ke zaman batu.”

Dunia Internasional Mengecam, Tekanan Global Kian Meningkat

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengeluarkan peringatan keras. Juru bicara Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB mengatakan bahwa akses terhadap internet merupakan bagian dari hak untuk memperoleh informasi, yang di jamin dalam Deklarasi Universal HAM. Uni Afrika menambahkan bahwa tindakan semacam ini merusak kredibilitas pemilu dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Tekanan diplomatik datang pula dari negara-negara barat. Kedutaan besar Amerika Serikat di Yaoundé mengeluarkan pernyataan resmi yang mendesak pemerintah untuk mengembalikan jaringan dan menjamin transparansi hasil pemilu. “Keterbukaan dan komunikasi adalah fondasi demokrasi. Pemutusan internet hanya memperdalam krisis kepercayaan,” tulis pernyataan tersebut.

Internet Sebagai Hak Dasar: Krisis Demokrasi Di Era Digital

Menurut laporan Global Digital Freedom Index 2024, setidaknya ada 16 negara yang memutus internet selama proses pemilu dalam lima tahun terakhir, sebagian besar di Afrika dan Asia. Kamerun kini masuk daftar tersebut bersama Ethiopia, Sudan, dan Myanmar. Polanya serupa: pemerintah menggunakan alasan keamanan untuk menutupi ketidakstabilan politik atau dugaan kecurangan.

Pengamat teknologi asal Kenya, Dr. Faith Odinga, mengatakan bahwa pemadaman semacam ini menciptakan “digital authoritarianism” — otoritarianisme berbasis teknologi. “Ketika internet digunakan sebagai alat kontrol, bukan alat pemberdayaan, maka demokrasi sedang dalam bahaya. Dunia harus bereaksi tegas,” ujarnya.